Tahukah Kamu? Indonesia Kaya Bahan Baku, Luhut: Selama Ini Kita Hanya Galigali dan Ekspor...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini green product menjadi tren di dunia atau global. Sebagai negara yang kaya dengan bahan mineral dan sumber energi terkinikan, Indonesia harus dapat mengoptimalkan penggunaan SDA tersebut dengan memperoleh nilai tambah yang sebesar-besarnya. "Selama ini Indonesia memiliki semua bahan-bahan baku, kita yang tidak pernah memperhatikan ini. Hanya gali-gali dan ekspor. Berbagai jenis base metal memiliki peran tersendiri dalam aktivitas konstruksi dan industri. Ini peluang kita untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/10/2020). Luhut menambahkan, pihaknya kini sudah membuat dan menyusun strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia guna mengantisipasi tren low carbon dan akan disempurnakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak, terutama akademisi.

Selain itu, lokasi pengembangan hilirisasi diarahkan di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengoptimalkan insentif dan integrasi hilirisasi produk turunan. "Ini mulai pengurangan PPh, pajak, impor, dan seterusnya," katanya.

Menurut Luhut, selama 120 tahun terakhir, tren supercycle dari komoditas sesuai base metal serta minyak bumi dan batu bara disebabkan oleh industrialisasi dari Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan dan Cina.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong hilirisasi SDA mineral di Indonesia untuk memanfaatkan next supercycle yang diperkirakan akan muncul dari tren perubahan kebijakan yang mengutamakan emisi energi low carbon dan green product, global economic recovery, serta proses urbanisasi dari negara-negara berkembang. Dia menjelaskan bahwa perubahan transisi ke low carbon saat ini dan masa mendatang tidak akan terelakkan. Hal ini terlihat dari permintaan pasar yang sudah semakin mementingkan aspek lingkungan dari sebuah produk. Oleh karena itu, minat dan keinginan investor untuk mengembangakan green product ini sangat tinggi. "Saya melihat di market ini, mereka juga pengen supaya lingkungannya menarik, jadi low carbon energy itu mereka lihat. Sehingga China, Austalia, Jepang melihat peluang investasi dengan membuat hydropower di Kalimantan Utara dan Papua," katanya.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Waspada Keyloger Ada di Sekitar Anda, Jangan Sembarangan Menginput Password

Contoh Penerapan Algoritma Enkripsi AES di Pemrograman PHP

Read More

Update, Buruh Surati Jokowi Tolak Kenaikan Cukai Tembakau: IHT Bukanlah Sapi Perah...

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Seluruh Indonesia (FSP RTMMSI) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktur Jenderal Bea Cukai terkait pembatalan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2021. Namun, menurut Ketua Umum FSP RTMMSI Sudarto, surat yang dikirim pada 9 September 2020 itu hingga kini belum direspons sama sekali oleh pemerintah.

Selain pembatalan, pihaknya ingin pemerintah melindungi pekerja tembakau yang kini terancam bakal kehilangan mata pencaharian akibat kenaikan tarif cukai tembakau.

"Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, akan tetapi pekerja juga butuh kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak. IHT (industri hasil tembakau) bukanlah ‘sapi perah’ bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk dapat bertahan walau ungkapan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (25/10/2020). Dia mengungkapkan, kenaikan cukai tahun ini saja sudah mencekik para buruh tembakau, ditambah dengan mewabahnya pandemi Covid-19 telah membuat kondisi IHT semakin tertekan dan tidak menentu.

"Imbasnya adalah pada pekerja, anggota kami yang terlibat dalam sektor industri ini. Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya beli pekerja. Pertanyaannya, di manakah peran pemerintah untuk melindungi rakyatnya, khususnya pekerja yang menggantungkan penghidupannya dari industri legal ini?" katanya.

Sudarto juga menuntut kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja industri hasil tembakau yang memiliki pendidikan rendah serta keterampilan terbatas.

"Pengusaha IHT dapat menutup industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi bagaimana dengan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas," ujarnya. Oleh karena itu lanjut Sudarto, FSP RTMMSI yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil tembakau mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang atas regulasi dan kenaikan cukai rokok di tahun depan. "Bila permintaan kami ini tidak diperhatikan sebagaimana juga tertuang dalam surat kami sebelumnya, maka dengan sangat terpaksa kami menggunakan hak mengemukakan pendapat di muka umum dengan cara unjuk rasa nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujarnya.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Kenapa Wallpaper Ponsel Gelap Sangat Direkomendasikan?? Bisa Menghemat Baterai!

Berkenalan Dengan Istilah Information Retrival Pada Pemrograman

Read More

Lagi Viral, Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini pasar industri halal nasional akan terus berkembang seiring penggunaan produk berlabel halal yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat.

"Halal bukan karena masalah agama, tapi sekarang menjadi bagian fesyen. Jadi, keinginan orang menerapkan cenderung hidup menggunakan pendekatan produk halal," ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin Dody Widodo dilansir dari Antara, Minggu (25/10/2020).

Dalam rangka meraih potensi industri halal di Indonesia, ia mengatakan harus didukung tiga hal, yakni sumber daya manusia, fasilitas, dan insentif dari pemerintah.

"Untuk dukungan SDM, Kementerian Perindustrian memiliki 24 sekolah yang tentunya hal ini akan sangat dapat menjalani dukungan yang masif untuk menciptakan tenaga-tenaga penyelia untuk produk halal ini," ujar dia.

Ia menambahkan pihaknya akan berupaya untuk mengombinasikan beberapa program dalam rangka mengimplementasikan produk halal, misalnya dengan melaksanakan pemagangan, sertifikasi, dan penempatannya.

"Apabila dengan sekolah yang kita miliki itu kita lakukan pemagangan yang bekerja sama dengan industri halal di kawasan industri, itu mempercepat dukungan terhadap implementasi dari industri halal," kata dia.

Ia optimistis dengan sejumlah program yang dimiliki Kemenperin, industri halal nasional akan berkembang dengan cepat.

Terkait fasilitas, Dody mengatakan, untuk memacu daya saing dan produktivitas pelaku industri halal sehingga dapat semakin memperkuat daya saingnya terutama di kancah global, pihaknya memiliki Balai dan Balai Riset dan Standardisasi (Baristand).

"Ini dapat kita manfaatkan juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mendukung sertifikasi untuk produk halal," ucap dia.

Mengenai insentif, Dody mengatakan pemerintah memberikan insentif, baik kepada pelaku usaha mikro juga besar untuk mendorong produksi halal.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, produk halal memiliki peranan penting dalam neraca perdagangan Indonesia. Lantaran, kinerja ekspor Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) cukup tinggi.

Kinerja perdagangan dengan negara-negara OKI tercatat surplus sebesar 2,2 miliar dollar AS sepanjang Januari-Juli 2020. Di mana laju ekspor tercatat sebesar 10,94 miliar dollar AS.

Capaian itu lebih tinggi dari pada laju impor negara-negara OKI terhadap indonesia yang hingga 8,77 miliar dollar AS.

"Industri halal memang memiliki peran yang cukup signifikan atas performa neraca perdagangan Indonesia," ujar Agus.

Ia menjelaskan, produk pertanian memiliki kontribusi tertinggi bagi ekspor Indonesia ke negara-negara OKI yakni sebesar 2,6 miliar dollar AS. Nilai itu sekitar 25 persen dari total ekspor Indonesia ke pasar tersebut.

Selain itu, nilai ekspor di sektor makanan hingga 454,16 juta dollar AS, juga lebih tinggi dari nilai impor negara-negara OKI terhadap Indonesia yang sebesar 173,27 juta dollar AS. Sehingga perdagangan makanan tercatat surplus 280,89 juta dollar AS.

Pada sektor kosmetik, nilai ekspor hingga 30,32 juta dollar AS, sementara impor sebesar 10,23 juta dolar AS. Tingginya nilai ekspor kosmetik Indonesia menyebabkan surplus pada sektor ini sebesar 20,09 juta dollar AS.

Lalu di sektor farmasi (obat-obatan) nilai ekspor ke negara-negara OKI hingga 31,31 juta dollar AS, sedangkan impor hanya sebesar 5,5 juta dollar AS. Maka surplus ekspor untuk sektor obat-obatan hingga 25,81 juta dollar AS.

Agus mengatakan, OKI terdiri dari 57 negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan total sekitar 1,86 miliar jiwa atau 24,1 persen dari keseluruhan populasi dunia. Tentunya ekspor ke negara-negara tersebut memiliki standar compliance yang tinggi atas jaminan produk halal.

"Secara ukuran pasar, negara-negara OKI memang merupakan pasar yang luar biasa," kata dia.

Kendati demikian, saat ini Indonesia masih menempati peringkat ke-5 sebagai negara produsen produk halal, berdasarkan data Global Islamic Economy (GIE) 2019/2020. Masih kalah dengan Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Arab Saudi.

(Sumber: KOMPAS.com/Yohanna Artha Uly | Editor: Bambang P. Jatmiko)

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Kenapa Wallpaper Ponsel Gelap Sangat Direkomendasikan?? Bisa Menghemat Baterai!

Contoh Penerapan Algoritma Enkripsi AES di Pemrograman PHP

Read More

Waduh! Gantungan Baju Pun Impor, Luhut Geram

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia gemar mengimpor barang. Bahkan, gantungan baju pun juga diimpor dari negara lain.

Hal ini dia kemukakan di hadapan para dosen dari berbagai universitas dalam tayangan virtual Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)."Misalnya kita masih mengimpor, Anda dapat bayangkan gantungan baju kita masih impor. Saya bilang sama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), ngapain itu impor-impor semua. Suruh saja bikin di dalam negeri. Itu kan bukan rocket sains. Kenapa enggak dapat?" ucapnya Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut kata Luhut, Indonesia juga selama ini kerap tergantung dengan sumber daya alam selama puluhan tahun. Maka dari itu, pemerintah berupaya mengurangi eksploitasi alam. "Kekayaan alam kita selalu bergantung selama puluhan tahun, nah kita enggak mau lagi sesuai ini. Kita mau menambah value added, menciptakan lapangan kerja, teknologi, kemudian juga pajak dan value added pada kita semua," katanya.

Tak hanya itu, Luhut juga membeberkan bahwa banyak kementerian/lembaga (K/L) saat menjalani belanja pemerintah justru dimanfaatkan untuk mengimpor barang.

"Jadi kita punya dana Rp 200 triliun buat program pembelanjaan sesuai ini. Banyak oleh kementerian/lembaga (K/L) hanya impor saja, tidak menggunakan produk dalam negeri. It's take of live, jadi kesempatan ini kita lakukan semua," ujarnya.

Luhut menambahkan, pemerintah berupaya beragam cara menekan serta mengurangi aktivitas impor. Seperti menggalakkan belanja produk dalam negeri, mengolah kekayaan alam sesuai batu bara agar dikelola di dalam negeri. "Kita lakukan reformasi untuk membuat Indonesia lebih efisien, menciptakan 2,9 juta lapangan kerja setiap tahun sesuai yang dilakukan Pak Presiden kemarin itu. Jadi semua itu kadang banyak yang tidak melihat dan berpikir ini semua salah. Jadi ini data yang saya sampaikan semua," katanya.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Cara Reset Canon IP 2770 Paling Mudah

Mengenal Pengertian dan Istilah Syntax Dalam Pemrograman

Read More