Informasi Seputar Bisnis Indonesia

Selasa, 29 Desember 2020

Harus Tahu Simpanan Nasabah Tajir Merosot Rp 22,96 Triliun

Harus Tahu Simpanan Nasabah Tajir Merosot Rp 22,96 Triliun

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan terjadi penurunan pada simpanan nasabah tajir, yakni simpanan dengan tiering di atas Rp 5 miliar. Kondisi ini terjadi di tengah tumbuhnya simpanan nasabah di bawah Rp 100 juta.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, simpanan nasabah tajir dengan tiering di atas Rp 5 miliar merosot sebesar 0,7 persen atau Rp 22,96 triliun. Sedangkan simpanan di bawah Rp 100 juta meningkat 1,1 persen atau Rp 10,49 triliun.

"Dari sini dapat disimpulkan bahwa penyebaran dana simpanan perbankan telah merata pada beberapa segmen khususnya nasabah yang memiliki saldo simpanan di bawah Rp 5 miliar," kata Purbaya dalam siaran pers, Rabu (30/12/2020).

Purbaya berpendapat, pemerataan pola pertumbuhan simpanan tersebut menjadi tanda pulihnya konsumsi dan investasi masyarakat menjelang akhir tahun ini dan awal tahun depan.

Adapun saat pandemi terjadi di pertengahan tahun 2020, masyarakat terutama nasabah kaya cenderung menahan pengeluaran (spending), baik untuk konsumsi bagi nasabah perorangan juga untuk investasi bagi nasabah korporat.

"Menjadi tanda pulihnya konsumsi dan investasi seiring dengan rencana pemerintah untuk melaksanakan program vaksinasi pada awal tahun 2021," ungkap Purbaya.

Secara keseluruhan, simpanan masyarakat pada 110 bank umum per November 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dari bulan ke bulan (month to month/mom) menjadi Rp 6.701 triliun dari Rp 6.691 triliun. Total nilai simpanan ini naik hingga 10,91 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (YoY) yaitu sebesar Rp 6.042 triliun. Jumlah rekening simpanan pada bulan November 2020 ini tumbuh 14,24 persen secara tahunan menjadi 344.544.394 rekening dibandingkan November 2019.

"Bila dibandingkan dengan bulan Oktober 2020 (mtm), maka jumlah rekening perbankan naik 4.337.427 atau 1,27 persen," ucapnya.

Dilihat dari pergerakan kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU), data posisi simpanan secara historis sejak tahun 2013 menunjukkan pola yang konsisten menjelang akhir tahun di bulan November dan Desember.

Di kedua bulan ini, biasanya terjadi pergeseran simpanan secara sementara dari bank-bank BUKU 1 dan 2 ke bank-bank BUKU 3 dan 4, sebelum nanti pada bulan Januari di tahun berikutnya simpanan tersebut akan kembali ke bank-bank BUKU 1 dan 2.

Selanjutnya, terjadi peningkatan pertumbuhan simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan dari bulan Agustus hingga November 2020, baik pada Bank BUKU I hingga Bank BUKU IV.

"Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi likuiditas perbankan semakin stabil. Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan likuiditas melalui kebijakan fiskal sejak semester kedua tahun 2020,” ujarnya.

Sedangkan data Bank BUKU I dan BUKU memperlihatkan penurunan simpanan secara bulanan, yang umumnya terjadi pada Bank BPD. Diperkirakan dana pada rekening di Bank BPD berpindah ke rekening vendor pada BUKU IV sebagai realisasi pembayaran proyek di akhir tahun 2020.

"Walaupun tekanan pandemi Covid-19 belum mereda, kondisi stabilitas sistem perbankan kita semakin membaik. Kondisi sistem keuangan kita menjelang awal tahun 2021 lebih baik dibandingkan dengan situasi di pertengahan 2020," pungkasnya.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini


(KOM)

Share:

Senin, 28 Desember 2020

Update, Garuda Indonesia Resmi Serap Kucuran Duit APBN lewat Skema OWK

Update, Garuda Indonesia Resmi Serap Kucuran Duit APBN lewat Skema OWK

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) resmi menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) atau Mandatory Convertible Bond (MCB) senilai total Rp 8,5 triliun, di mana penarikan dana talangan dari APBN pemerintah itu pada tahap pertama sebesar Rp 1 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menjelaskan perjanjian penerbitan OWK telah diteken hari ini bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang merupakan pelaksana investasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Implementasi pencairan dana OWK tentu kami akan lakukan sesuai kesepakatan bersama seluruh stakeholder, di mana saat ini perseroan akan menjalani penerbitan dana OWK sebesar Rp 1 triliun dengan tenor tiga tahun," kata dia dilansir dari Antara, Selasa (29/12/2020).

Irfan menjelaskan dana tersebut merupakan penarikan atau pencairan pertama dan penarikan lanjutan akan mengikuti prinsip kehati-hatian dan taat azas kepatutan serta memprioritaskan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi compliance (kepatuhan) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik).

Ia menjelaskan penarikan pertama sebesar Rp1 triliun dengan tenor tiga tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Garuda Indonesia, PT SMI, Kemenkeu, dan Kementerian BUMN.

Kinerja perseroan yang dinilai membaik disebut memberi sinyal positif sehingga penarikan dana talangan sebaiknya dilakukan dalam beberapa tahapan.

Sinyal membaiknya kinerja perusahaan ditandai dengan pertumbuhan pergerakan penumpang yang pada November hingga 739 ribu penumpang, naik signifikan dibanding pada awal masa pandemi yang hanya sekitar 30 ribu penumpang per bulan.

"Oleh sebab itu kita sepakat bersama sebaiknya ini dilakukan dalam beberapa tahapan dan ini dipengaruhi oleh kemampuan kinerja Garuda juga janji manajemen pada waktu kami mengajukan dana talangan ini," kata Irfan.

Sesuai dengan kesepakatan dalam RUPST, nilai penerbitan OWK sebesar total Rp 8,5 triliun dengan availability period sampai dengan 2027 atau tujuh tahun.

Irfan menambahkan dana hasil penerbitan OWK merupakan dukungan pemerintah untuk dapat mengakselerasi bisnis Garuda Indonesia ke depan. Ia juga mengatakan penerbitan OWK merupakan mandat yang harus dipertanggungjawabkan perseroan.

Oleh karena itu pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk memastikan penggunaan dana dari OWK sesuai dengan porsi dan kebutuhan.

"Ini semuanya memenuhi apa yang telah diputuskan RUPSLB beberapa waktu lalu dan kita akan ikuti secara baik, keterbukaan informasi sesuai aturan yang ada di OJK," kata dia.

Irfan juga berharap penerbitan OWK di akhir tahun akan dapat membangun optimisme kinerja perseroan pada 2021 mendatang.

"Dengan telah diterbitkan OWK ini kami optimis kinerja perseroan akan semakin baik dan dinamis dalam menjawab tantangan industri penerbangan di masa yang akan datang, sejalan dengan upaya-upaya strategis yang dijalankan selama ini untuk memperbaiki kinerja fundamental perseroan," kata Irfan.

Batalkan penerbangan ke Jeddah

Sebelumnya, Irfan Setiaputra mengatakan, maskapainya membatalkan penerbangan ke Jeddah karena adanya restriksi layanan penerbangan internasional ke Arab Saudi oleh otoritas penerbangan setempat mulai 21 Desember 2020.

Saat ini kata dia, Garuda Indonesia terus menjalani komunikasi intensif dengan otoritas terkait guna memastikan hal hal yang perlu diantisipasi menyusul pembatasan operasional layanan penerbangan tersebut.

“Kami percaya di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, hak penumpang tentunya akan senantiasa menjadi prioritas utama yang terus kami kedepankan,” ujar Irfan.

Oleh karena itu, Garuda Indonesia menerapkan kebijakan fleksibilitas penyesuaian rencana perjalanan bagi para penumpang yang terdampak. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan keleluasan bagi penumpang Garuda yang akan merencanakan ulang jadwal penerbangannya ke Tanah Suci dengan sebaik mungkin.

“Fleksibilitas tersebut diberlakukan dengan memastikan penumpang dapat menjalani reschedule dan perubahan rencana penerbangan tanpa adanya biaya tambahan,” kata dia.

Irfan pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang yang terdampak atas kondisi ini. Dia berharap layanan penerbangan menuju Arab Saudi dapat kembali dibuka dalam waktu dekat sehingga penumpang yang telah merencanakan penerbangan jauh jauh hari ke Tanah Suci dapat segera kembali terbang.

“Garuda Indonesia juga tengah mempersiapkan opsi kesiapan operasional untuk mengangkut Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tengah berada Arab Saudi. Adapun langkah tersebut saat ini sedang kami koordinasikan secara intensif bersama otoritas terkait,” ungkap Irfan.

 

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini


(KOM)

Share:

Minggu, 27 Desember 2020

Paling Baru, Ekonomi China Diperkirakan Bakal Lampaui AS pada 2028, Berkat Covid19?

Paling Baru, Ekonomi China Diperkirakan Bakal Lampaui AS pada 2028, Berkat Covid19?

China diperkirakan bakal melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2028 mendatang. Dilansir dari BBC, Senin (28/12/2020) lembaga riset asal Inggris Centre for Economics and Business Research (CEBR) mengatakan, China telah berhasil mengelola penanganan Covid-19 dengan baik. Hal itu dapat mendorong kinerja perekonomian bila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Sementara India diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga pada tahun 2030 mendatang.

Meski China merupakan negara yang pertama kali terpukul oleh dampak Covid-19, negara itu berhasil menekan angka penularan pandemi dengan langkah yang tegas. Negara Tirai Bambu ini, tidak perlu menjalani kebijakan isolasi wilayah secara ketat dalam waktu yang berulang sesuai yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Sebagai hasilnya, tak sesuai negara dengan ekonomi besar lain, China berhasil mengindari resesi ekonomi pada tahun 2020. Diperkirakan ekonomi negara tersebut akan tumbuh 2 persen pada tahun ini.

Sementara perekonomian Amerika Serikat telah terpukul cukup parah oleh virus Corona. Pasalnya, lebih dari 330.000 orang telah meninggal dunia akibat Covid-19 di Negeri Paman Sam dengan lebih dari 18,5 juta orang terkonfirmasi positif Covid-19.

Perekonomian Negara yang terdampak telah dibantali oleh kebijakan moneter dan stimulus fiskal dalam ukuran yang cukup besar. Namun demikian, terjadi kegaduhan politik terkait paket stimulus baru yang dapat menyebabkan sekitar 14 juta penduduk Amerika Serikat tidak memperoleh uang jaminan pengangguran mereka pada tahun baru mendatang. Laporan tersebut menyatakan, setelah terjadi rebound yang cukup kuat pada tahun 2021, ekonomi AS akan tumbuh di sekitar 1,9 persen secara tahunan sepanjang tahun 2022 hingga 2024, dan akan kian melambat di kisaran 1,6 persen di tahun-tahun setelahnya. Sementara China akan tumbuh di kisaran 5,7 persen hingga tahun 2025, dan tumbuh sekitar 4,5 persen pada tahun 2026 hingga 2030.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini


(KOM)

Share:

Bagaimana Bisa? Menteri Trenggono: Pokoknya Kita Bikin KKP Rebound

Bagaimana Bisa? Menteri Trenggono: Pokoknya Kita Bikin KKP Rebound

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan yang akan dihasilkan oleh KKP harus berdampak positif bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Saat ini, Trenggono mengaku sedang memikirkan terobosan kebijakan yang akan bermanfaat besar bagi nelayan.

"Pokoknya kita bikin KKP rebound, dengan tetap memperhatikan kedaulatan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan negara," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (27/12/2020).

Ia berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, yang terletak di pesisir utara Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi nelayan, sekaligus menyerap masukan nelayan.

Usai kunjungan, Trenggono akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan bersih, higienis dan sehat.

Usai berkeliling di Pelabuhan Muara Angke, Trenggono melanjutkan perjalanan ke PPS Nizam Zachman dan meninjau kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan.

Ke depan, dia berjanji akan berkeliling ke sejumlah pesisir di Indonesia untuk menyerap lebih banyak masukan dari para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

"Saya akan pergi terus ke pesisir Indonesia sampai saya memperoleh kebijakan tepat untuk nelayan," ujarnya.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini


(KOM)

Share:

Advertisement

BTemplates.com

Blog Archive