Update Terbaru, Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Harga emas batangan Antam pecahan 1 gram di PT Pegadaian (Persero) pada hari ini, Jumat (7/5/2021), dibanderol seharga Rp 967.000.

Mengutip data perdagangan harga emas 24 karat di Pegadaian, harga emas batangan Antam pecahan 1 gram naik Rp 4.000 dibandingkan harga kemarin.

Untuk emas batangan Antam pecahan 0,5 gram dibanderol seharga Rp 537.000, berikutnya emas pecahan 2 gram seharga Rp 1.871.000.

Sementara itu, harga emas batangan yang dirilis PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) pecahan 1 gram dijual seharga Rp 931.000. Lalu, pecahan 0,5 gram dijual seharga Rp 497.000 dan pecahan 2 gram seharga Rp 1.847.000.

Baik harga emas batangan Antam juga emas UBS di Pegadaian, keduanya sama-sama mengalami kenaikan pada hari ini.

Pegadaian juga menyediakan emas batangan Antam versi Antam Retro dan Antam Batik. Berikut harga emas hari ini, 7 Mei 2021 di Pegadaian:

Harga emas Antam

Harga emas 0,5 gram: Rp 537.000

Harga emas 1 gram: Rp 967.000

Harga emas 2 gram: Rp 1.871.000

Harga emas 3 gram: Rp 2.780.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.598.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.137.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.710.000

Harga emas 50 gram: Rp 45.337.000

Harga emas 100 gram: Rp 90.592.000

Harga emas 250 gram: Rp 226.203.000

Harga emas 500 gram: Rp 452.184.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 904.326.000

Harga emas UBS

Harga emas 0,5 gram: Rp 497.000Harga emas 1 gram: Rp 931.000Harga emas 2 gram: Rp 1.847.000Harga emas 5 gram: Rp 4.561.000Harga emas 10 gram: Rp 9.073.000Harga emas 25 gram: Rp 22.637.000Harga emas 50 gram: Rp 45.179.000Harga emas 100 gram: Rp 90.323.000Harga emas 250 gram: Rp 225.740.000Harga emas 500 gram: Rp 450.948.000Harga emas 1.000 gram: Rp 900.922.000

Sementara untuk tabungan emas Pegadaian, untuk setiap 0,01 gram, Pegadaian menetapkan harga jual sebesar Rp 8.750 dan harga beli Rp 8.480.

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Auto Post Artikel di Blogspot

Inilah cara menulis artikel secara otomatis di blogger!

(KOM)(MLS)

Read More

Waduh! Masih Bisa Datar, Cek Syarat dan Cara Pencairan BPUM Melalui Eform.bri.co.id

Pemerintah kembali meluncurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pelaku UMKM tahun ini, sebagai upaya mengatasi dampak dari pandemi Covid-19. BPUM ini yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.Sebalumnya, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengungkapkan, jumlah dana yang diberikan dalam program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif ini Rp 1,2 juta atau berkurang separuhnya dibanding tahun 2020, sebesar Rp 2,4 juta yang ditargetkan kepada 12,8 juta penerima. "Anggaran tahun ini bakal beda. Saat ini disetujui 12,8 juta penerima. Untuk besarannya Rp 1,2 juta bukan Rp 2,4 juta," ujar Teten dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (1/4/2021) lalu.

Pemerintah juga menambah lembaga penyaluran BLT UMKM tahun ini, dari yang sebelumnya hanya melalui BNI dan BRI, kini pencairan dana BLT UMKM dapat dilakukan di Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan POS Indonesia. Namun, di sisi lain pemerintah juga mengurangi lembaga pengusul BPUM 2021 dari yang sebelumnya 5 lembaga, kini menjadi 1, yakni dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Cara Mengecek

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah pelaku UMKM mendaptkan dana BPUM, yakni dapat dengan mengakses eform.bri.co.id/bpum, antara lain:

1. Masuk ke laman https://eform.bri.co.id/bpum 2. Isi nomor KTP 3. Masukkan kode verifikasi 4. Klik proses inquiry 5. Akan ada pemberitahuan apakah Anda termasuk penerima BPUM 2021 atau tidak

Persyaratan Penerima

Melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) No.2/2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM, adapun persyaratannya penerima BPUM tahun 2021 yakni :

1. Belum pernah menerima dana BPUM

2. Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya

3. Pelaku Usaha Mikro tidak sedang menerima KUR 4. Warga Negara Indonesia 5. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik 6. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan 7. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD

Cara Daftar

Sementara cara mendaftar BPUM 2021, adalah dengan mengusulkan diri ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten atau kota di wilayah masing-masing, dengan mempersiapkan dokumen sebagai berikut :

1. Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik 2. Nomor kartu keluarga 3. Nama lengkap 4. Alamat sesuai KTP 5. Bidang usaha 6. Nomor telepon

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Blogspot Auto Post Indonesia => https://malasnulis.my.id

Inilah cara menulis artikel secara otomatis di blogger!

(KOM)(MLS)

Read More

Lagi Viral, Ketum Relawan Sedulur Jokowi Diangkat Jadi Komisaris PGN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan.

PGN yang sebelumnya berstatus BUMN ini kembali mengangkat Paiman Raharjo sebagai komisaris independen. Profil Paiman Raharjo selama ini dikenal sebagai relawan pemenangan Jokowi saat Pilpres lalu.

Paiman Raharjo diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Sedulur Jokowi, salah satu relawan yang menyatakan dukungan dan melakukan upaya memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI.

Sementara itu dilihat dari laman resmi PGN, Rabu (5/5/2021), Paiman Raharjo sudah menjabat sebagai Komisaris PGN sejak tahun 2015.

Selain menjabat sebagai komisaris di anak BUMN, Paiman Raharjo juga tercatat masih menjabat sebagai Komisaris PT Food Station Tjipinang Jaya, salah satu perusahaan BUMD distributor beras milik Pemprov DKI Jakarta.

Karier Paiman Raharjo banyak dihabiskan dalam lingkup akademis. Ia tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana Universitas Moestopo Beragama.

Pria bergelar profesor ini juga merupakan jebolan S3 Ilmu Administrasi Universitas Padjajaran, Bandung.

Kader PSI

Selain Paiman Raharjo, pendukung Jokowi saat Pilpres lainnya yakni Dini Shanti Purwono yang diangkat jadi Komisaris PGN.

Dini Shanti Purwono selama ini dikenal sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dari rekam jejaknya, profil Dini Shanti Purwono juga sempat dikenal sebagai mantan caleg DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Saat kontestasi Pileg lalu, ia maju sebagai calon wakil rakyat mewakili Dapil I Jateng yang meliputi Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga.

Meski mewakili Dapil I Jateng, sejatinya Dini Shanti Purwono yang lahir pada tahun 1974 ini berasal dari Jakarta.

Perempuan kelahiran Jakarta tahun 1974 ini juga terpilih sebagai juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pemilihan Presiden 2019 kemarin.

Dini berlatar belakang pendidikan di dunia hukum. Ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Indonesia. Kemudian, Dini melanjutkan S2 di Harvard Law School dan lulus pada tahun 2002.

Ia pernah mengasuh rubrik "Klinik Hukum" di harian Jawa Pos Radar Semarang. Kemudian, Dini juga diketahui pernah menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) selama sekitar 10 tahun, yaitu pada 2008-2018.

Dengan latar belakang di dunia hukum, Dini pun dipercaya menjadi salah satu pengacara yang membela Jokowi-Ma'ruf Amin untuk menghadapi sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelum ditunjuk sebagai staf khusus Jokowi, Dini juga pernah menjadi staf ahli Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2012-2014.

Tidak hanya itu, ia juga pernah menjadi staf ahli mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. Presiden Jokowi dalam keterangannya mengungkapkan, seluruh staf khusus presiden dapat bekerja sama dengan baik.

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Auto Post Artikel di Blogspot

Inilah cara menulis artikel secara otomatis di blogger!

(KOM)(MLS)

Read More

Sedang Viral, Erick Thohir Ubah Jajaran Direksi Pertamina

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran direksi PT Pertamina (Persero) yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (3/5/2021) kemarin. Dalam rapat tersebut, Dedi Sunardi ditetapkan sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina. Sebelumnya posisi itu dijabat oleh Muhammad Haryo Yunianto yang kini menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Susunan baru direksi Pertamina tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-142/MBU/05/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani pada 3 Mei 2021.

Pjs Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman mengungkapkan, bahwa sebagai salah satu kewenangan pemegang saham, RUPS telah menetapkan susunan direksi baru Pertamina.

Dalam Surat Keputusan itu, pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Muhammad Haryo Yunianto dari posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina yang telah dijabatnya sejak 12 Juni 2020. Sebelumnya Haryo menjabat sebagai Direktur Manajemen Aset Pertamina sejak 20 April 2018.

“Pertamina mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Haryo Yunianto yang telah menerima penugasan baru sebagai Direktur Utama di Subholding Gas Pertamina, yaitu PGN,” kata Fajriyah dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (4/5/2021). Adapun sebelum ditunjuk sebagai Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia. Ia juga pernah berkarir di lingkungan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pria kelahiran Magetan tahun 1964 itu, menyandang gelar Sarjana Ekonomi Perusahaan dari Universitas Jayabaya Jakarta pada 1988. Lalu meraih gelar Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2000.

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Auto Post Artikel di Blogspot

Inilah cara menulis artikel secara otomatis di blogger!

(KOM)(MLS)

Read More