Update, Profil Nirwan Bakrie, Mantan Bos Lapindo yang Menunggak Utang BLBI

Dua anggota Keluarga Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie (Nirwan Bakrie) dan Indra Usmansyah Bakrie, tercatat sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang harus membayar kewajibannya ke negara.

Keduanya bersama empat pihak lain dipanggil oleh Satgas BLBI ihwal utang kepada negara senilai Rp 22,7 miliar. Dibandingkan obligor BLBI lainnya, kewajiban Keluarga Bakrie tersebut memang relatif lebih kecil. 

Empat pihak selain Nirwan Bakrie dan Indra Bakrie yakni PT Usaha Mediatronika Nusantara, Andrus Roestam Moenaf, Pinkan Warouw, dan Anton Setianto.

Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara.

Profil Nirwan Bakrie, Mantan Bos Lapindo yang Menunggak Utang BLBI

"Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar Rp 22.677.129.206 dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur Bank Putera Multikarsa," sesuai dikutip pengumuman yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban.

Profil Nirwan Bakrie

Adapun Nirwan Bakrie saudara kandung Aburizal Bakrie, mantan menteri dan eks Ketum Partai Golkar. Nirwan merupakan anak dari Achmad Bakrie, pendiri kelompok usaha Bakrie.

Nama Nirwan Bakrie juga tercatat sempat menjadi CEO Lapindo Brantas Inc, perusahaan yang dituding jadi penyebab bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Lapindo sendiri merupakan anak usaha dari PT Energi Mega Persada, perusahaan dalam Grup Bakrie yang jadi Kontraktor Perjanjian Kerja Sama (KKKS) di Indonesia.

Pada tanggal 29 Mei 2006, lumpur panas tiba-tiba menyembur dari rekahan tanah yang lokasinya dekat dengan sumur Banjar Panji-1 milik PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Semburan lumpur rupanya tak dapat diatasi dalam setahun, sehingga menyebabkan lumpur menggenangi banyak desa, termasuk pabrik dan sawah di area tersebut.

Selain itu, luapan banjir lumpur panas dari Lapindo juga menggenangi jalur kereta api dan jalan tol Surabaya-Gempol, menyebabkan kemacetan parah kendaraan yang menuju arah Surabaya atau sebaliknya.

Hingga kini, lumpur Lapindo sendiri belum dapat teratasi. Proses ganti rugi lahan belum juga selesai. Grup Bakrie juga diketahui menunggak utang ke negara yang menalangi ganti-rugi lahan yang terdampak.

Lihat Foto

ANTARA FOTO/UMARUL FARUQ

Patung seni instalasi peringatan delapan tahun semburan lumpur Lapindo terpasang di area tanggul penahan lumpur Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (16/5/2017). Menjelang 11 tahun setelah semburan lumpur tersebut, masih ada 244 berkas yang belum diselesaikan pembayarannya senilai Rp 54,33 miliar dan 19 berkas susulan milik warga yang diusulkan dengan nilainya Rp 9,8 miliar serta ganti rugi bagi 30 perusahaan dengan nilai tuntutan Rp 701 miliar.

Gantikan Aburizal Bakrie

Saat Aburizal Bakrie ditunjuk menjadi anggota kabinet di era Presiden SBY, Nirwan Bakrie mengambil alih kepemimpinan sejumlah perusahaan yang sebelumnya dikendalikan saudaranya tersebut.

Sosok Nirwan Bakrie juga dikenal lekat dengan dunia olahraga rentan tahun 2003-2011. Ia sempat menjadi Wakil Ketua Umum PSSI dan Ketua Badan Liga Indonesia, periode di mana pengaruh Keluarga Bakrie begitu kuat di organisasi sepak bola nasional tersebut.

Nirwan Bakrie juga berkontribusi dalam pendirian klub sepak bola Pelita Jaya yang belakangan kini berganti mnjadi Pelita Purwakarta.

Sebagai informasi, Grup Bakrie memiliki bisnis di hampir semua sektor penting perekonomian. Gurita bisnis Grup Bakrie mencakup bisnis pertambangan, energi, infrastruktur, jasa keuangan, kesehatan, telekomunikasi, media, perkebunan hingga teknologi.

Sebelum krisis ekonomi 2008 lalu dan ketika Aburizal masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, majalah Forbes sempat menempatkan keluarga Bakrie sebagai konglomerat terkaya yang terbit tahun 2007.

Kala itu kekayaan keluarga Bakrie ditaksir hingga 5,4 miliar dollar AS atau setara Rp 77 triliun. Mengalahkan kekayaan owner Djarum, Hartono Bersaudara.

Sejauh ini, belum diketahui secara pasti jumlah kekayaan Keluarga Bakrie. Mengingat banyak perusahaan Grup Bakrie keowneran sahamnya dikendalikan melalui perusahaan cangkang di luar negeri juga perusahaan afiliasinya. 

Lihat Foto

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Area yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat dari udara, Kamis (5/3/2015). Sembilan tahun setelah semburan lumpur tersebut mulai berlangsung, pembayaran ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak dari lumpur tersebut belum seluruhnya tuntas.

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)

05-03-2015

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Blogspot Auto Post Indonesia => https://malasnulis.my.id

Cara Menulis Artikel Otomatis di Blogger

(KOM)(MLS)

Read More

Lagi Viral, Blibli.com Akuisisi Ranch Market

Menyusul rencana perusahaan melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering/IPO, kini perusahaan milik Group Djarum PT Globel Digital Niaga (GDN) atau Blibli.com melakukan akuisisi terhadap PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC).

Hal ini diumumkan dalam keterbukaan informasi BEI, Kamis (16/9/2021). Melalui keterbukaan informasi tersebut, Blibli akan mengakuisisi 51 persen saham milik RANC.

Direktur Supra Boga Lestari Hady Purnama mengungkapkan, perseroan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Pembelian Saham (PPPS) terkait rencana pengambilalihan saham antara PT Global Digital Niaga (GDN) dengan tujuh penjual saham RANC pada 15 September 2021.

Blibli.com Akuisisi Ranch Market

Adapun tujuh owner saham RANC yang dimaksud, yaitu, PT Wijaya Sumber Sejahtera, PT Prima Rasa Inti, PT Gunaprima Karyaperkasa, PT Ekaputri Mandiri, Dr. David Kusumodjojo, Suharno Kusumodjojo, dan Harman Siswanto.

“Dalam rangka rencana pengambilalihan saham pada perseroan, dimana jumlah perkiraan saham yang akan dibeli oleh GDN adalah sebesar 797,8 juta saham atau mewakili sekurang-kurangnya 51 persen dari total modal ditempatkan dan modal disetor perseroan yang dimiliki oleh para penjual,” kata Hady.

Negosiasi dilakukan secara langsung oleh GDN dengan para penjual.

Dengan bergantung pada pemenuhan seluruh kondisi dan persyaratan sebagaimana diatur dalam PPPS, rencana pengambilan ditargerkan untuk dapat diselesaikan 40 hari kalender sejak penandatangan PPPS atau tanggal lainnya sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Auto Post Artikel di Blogspot

Inilah cara menulis artikel secara otomatis di blogger!

(KOM)(MLS)

Read More

Wow! Potensi Asuransi InsurTech Makin Besar di Masa Pandemi

Kepala Departemen Insurtech Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Henky Djojosantoso mengungkapkan, tren asuransi kesehatan terus membaik selama masa pandemi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah premi yang didistribusikan industri serta jumlah klaim yang makin rendah sejak 2019 hingga paruh pertama tahun 2021."Secara industri, asuransi kesehatan semakin sehat. Preminya meningkat dan klaimnya sendiri menurun. Harapan kita tren ini akan sustainable, sehingga masyarakat teredukasi tetapi juga tidak melakukan abuse atau moral hazard terhadap produk asuransi kesehatan," ujar Henky pada webinar Infobank dengan tema “Prioritas Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi, Asuransi Gencarkan InsurTech” yang disiarkan secara virtual, Rabu (15/9/2021).

Henky memaparkan, penyaluran premi asuransi kesehatan di 2020 hingga Rp 11,74 triliun atau meningkat 11 persen secara tahunan. Sementara premi hingga kuartal I 2021 sudah hingga Rp 7,39 triliun atau lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya.Kemudian, total pembayaran klaim juga tercatat menurun setiap tahunnya. Pembayaran klaim asuransi kesehatan kumpulan juga perorangan di 2020 tercatat hingga Rp 9,88 triliun.

Potensi Asuransi InsurTech Makin Besar di Masa Pandemi

Menurut Henky, jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan premi yang didapat dan menurun jika dibandingkan klaim tahun 2019 yang hingga Rp 11,71 triliun.

Sedangkan, total pembayaran klaim hingga pertengahan tahun 2021 hingga Rp 5,41 triliun.

Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Handoko mengungkapkan, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan semakin meningkat selama pandemi.

Hal ini terlihat dari total premi asuransi umum dan jiwa yang didistribusikan melalui digital (insurtech) sudah hingga Rp 6,0 triliun per Juli 2021.

Angka ini terhitung menyumbang porsi sebesar 3,94 persen terhadap total premi asuransi umum dan jiwa nasional. Premi insurtech tersebut disalurkan melalui beberapa jalur, yaitu melalui pemasaran langsung senilai Rp 1,80 triliun, agen asuransi senilai Rp 3,14 triliun, bancassurance Rp 0,15 triliun, BUSB (perusahaan pembiayaan) senilai Rp 0,29 triliun, BUSB (lainnya) senilai Rp 0,07 triliun, dan pialang asuransi senilai Rp 0,54 triliun"Saya rasa ini (insurtech) akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan dan tentunya teman-teman di industri harus semakin memperbaiki terutama dari sisi teknologi informasi," kata Kristianto.

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Blogspot Auto Post Indonesia => https://malasnulis.my.id

Inilah cara menulis artikel secara otomatis di blogger!

(KOM)(MLS)

Read More

Terbaru, Indonesia Tuan Rumah G20, Agenda Reformasi Pajak Jadi Menu Utama

Indonesia akan menjadi tuan rumah atau presidensi negara G20 pada tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, isu-isu pajak global akan menjadi bahasan utama dalam pertemuan tersebut.

Bendahara negara ini mengungkapkan, isu pajak akan dibahas dalam beberapa pertemuan dari total 28 pertemuan di jalur keuangan (finance track). Pembahasan ini menjadi penting lantaran Indonesia tengah mereformasi sistem perpajakan.

"Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama, karena ini salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang melakukan reformasi perpajakan dan merupakan policy yang sangat penting dan prioritas dalam pertemuan G20," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Presidensi G20, Selasa (14/9/2021).

Indonesia Tuan Rumah G20, Agenda Reformasi Pajak Jadi Menu Utama

Menteri keuangan yang menjabat dua periode berturut-turut ini mengungkapkan, ada beberapa bahasan utama yang akan menjadi kunci.

Pertemuan tersebut akan membahas persetujuan prinsip perpajakan global (global taxation principle), yang terdiri dari tax incentive, tax and digitalization, tax avoidance (praktik penghindaran pajak yang berkaitan dengan BEPS), tax transparency, tax and development, serta tax certainty.

Wanita yang akrab disapa Ani ini berujar, presidensi G20 menjadi momentum Indonesia turut berperan strategis dalam isu global yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keuangan.

"Indonesia akan terus menjaga kepentingan kita dan kepentingan negara-negara berkembang, agar dalam melihat perkembangan dunia dengan adanya digital technology kita tidak dirugikan, tapi memperoleh manfaat yang maksimal baik di bidang ekonomi dan bidang perpajakan," beber Ani.

Selain perpajakan, presidensi G20 membahas keuangan berkelanjutan (sustainable finance) mengingat adanya bahaya perubahan iklim.

"Maka akan dibahas mengenai green finance facility termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable," tandas Ani.

Aktifkan Notifikasimu

Aktifkan

Auto Post Artikel di Blogspot

Inilah cara menulis artikel secara otomatis di blogger!

(KOM)(MLS)

Read More