Update, Garuda Indonesia Resmi Serap Kucuran Duit APBN lewat Skema OWK

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) resmi menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK) atau Mandatory Convertible Bond (MCB) senilai total Rp 8,5 triliun, di mana penarikan dana talangan dari APBN pemerintah itu pada tahap pertama sebesar Rp 1 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menjelaskan perjanjian penerbitan OWK telah diteken hari ini bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang merupakan pelaksana investasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Implementasi pencairan dana OWK tentu kami akan lakukan sesuai kesepakatan bersama seluruh stakeholder, di mana saat ini perseroan akan menjalani penerbitan dana OWK sebesar Rp 1 triliun dengan tenor tiga tahun," kata dia dilansir dari Antara, Selasa (29/12/2020).

Irfan menjelaskan dana tersebut merupakan penarikan atau pencairan pertama dan penarikan lanjutan akan mengikuti prinsip kehati-hatian dan taat azas kepatutan serta memprioritaskan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi compliance (kepatuhan) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik).

Ia menjelaskan penarikan pertama sebesar Rp1 triliun dengan tenor tiga tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Garuda Indonesia, PT SMI, Kemenkeu, dan Kementerian BUMN.

Kinerja perseroan yang dinilai membaik disebut memberi sinyal positif sehingga penarikan dana talangan sebaiknya dilakukan dalam beberapa tahapan.

Sinyal membaiknya kinerja perusahaan ditandai dengan pertumbuhan pergerakan penumpang yang pada November hingga 739 ribu penumpang, naik signifikan dibanding pada awal masa pandemi yang hanya sekitar 30 ribu penumpang per bulan.

"Oleh sebab itu kita sepakat bersama sebaiknya ini dilakukan dalam beberapa tahapan dan ini dipengaruhi oleh kemampuan kinerja Garuda juga janji manajemen pada waktu kami mengajukan dana talangan ini," kata Irfan.

Sesuai dengan kesepakatan dalam RUPST, nilai penerbitan OWK sebesar total Rp 8,5 triliun dengan availability period sampai dengan 2027 atau tujuh tahun.

Irfan menambahkan dana hasil penerbitan OWK merupakan dukungan pemerintah untuk dapat mengakselerasi bisnis Garuda Indonesia ke depan. Ia juga mengatakan penerbitan OWK merupakan mandat yang harus dipertanggungjawabkan perseroan.

Oleh karena itu pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk memastikan penggunaan dana dari OWK sesuai dengan porsi dan kebutuhan.

"Ini semuanya memenuhi apa yang telah diputuskan RUPSLB beberapa waktu lalu dan kita akan ikuti secara baik, keterbukaan informasi sesuai aturan yang ada di OJK," kata dia.

Irfan juga berharap penerbitan OWK di akhir tahun akan dapat membangun optimisme kinerja perseroan pada 2021 mendatang.

"Dengan telah diterbitkan OWK ini kami optimis kinerja perseroan akan semakin baik dan dinamis dalam menjawab tantangan industri penerbangan di masa yang akan datang, sejalan dengan upaya-upaya strategis yang dijalankan selama ini untuk memperbaiki kinerja fundamental perseroan," kata Irfan.

Batalkan penerbangan ke Jeddah

Sebelumnya, Irfan Setiaputra mengatakan, maskapainya membatalkan penerbangan ke Jeddah karena adanya restriksi layanan penerbangan internasional ke Arab Saudi oleh otoritas penerbangan setempat mulai 21 Desember 2020.

Saat ini kata dia, Garuda Indonesia terus menjalani komunikasi intensif dengan otoritas terkait guna memastikan hal hal yang perlu diantisipasi menyusul pembatasan operasional layanan penerbangan tersebut.

“Kami percaya di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, hak penumpang tentunya akan senantiasa menjadi prioritas utama yang terus kami kedepankan,” ujar Irfan.

Oleh karena itu, Garuda Indonesia menerapkan kebijakan fleksibilitas penyesuaian rencana perjalanan bagi para penumpang yang terdampak. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan keleluasan bagi penumpang Garuda yang akan merencanakan ulang jadwal penerbangannya ke Tanah Suci dengan sebaik mungkin.

“Fleksibilitas tersebut diberlakukan dengan memastikan penumpang dapat menjalani reschedule dan perubahan rencana penerbangan tanpa adanya biaya tambahan,” kata dia.

Irfan pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang yang terdampak atas kondisi ini. Dia berharap layanan penerbangan menuju Arab Saudi dapat kembali dibuka dalam waktu dekat sehingga penumpang yang telah merencanakan penerbangan jauh jauh hari ke Tanah Suci dapat segera kembali terbang.

“Garuda Indonesia juga tengah mempersiapkan opsi kesiapan operasional untuk mengangkut Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tengah berada Arab Saudi. Adapun langkah tersebut saat ini sedang kami koordinasikan secara intensif bersama otoritas terkait,” ungkap Irfan.

 

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

(KOM)

Read More

Paling Baru, Ekonomi China Diperkirakan Bakal Lampaui AS pada 2028, Berkat Covid19?

China diperkirakan bakal melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2028 mendatang. Dilansir dari BBC, Senin (28/12/2020) lembaga riset asal Inggris Centre for Economics and Business Research (CEBR) mengatakan, China telah berhasil mengelola penanganan Covid-19 dengan baik. Hal itu dapat mendorong kinerja perekonomian bila dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Sementara India diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga pada tahun 2030 mendatang.

Meski China merupakan negara yang pertama kali terpukul oleh dampak Covid-19, negara itu berhasil menekan angka penularan pandemi dengan langkah yang tegas. Negara Tirai Bambu ini, tidak perlu menjalani kebijakan isolasi wilayah secara ketat dalam waktu yang berulang sesuai yang dilakukan oleh negara-negara di Eropa. Sebagai hasilnya, tak sesuai negara dengan ekonomi besar lain, China berhasil mengindari resesi ekonomi pada tahun 2020. Diperkirakan ekonomi negara tersebut akan tumbuh 2 persen pada tahun ini.

Sementara perekonomian Amerika Serikat telah terpukul cukup parah oleh virus Corona. Pasalnya, lebih dari 330.000 orang telah meninggal dunia akibat Covid-19 di Negeri Paman Sam dengan lebih dari 18,5 juta orang terkonfirmasi positif Covid-19.

Perekonomian Negara yang terdampak telah dibantali oleh kebijakan moneter dan stimulus fiskal dalam ukuran yang cukup besar. Namun demikian, terjadi kegaduhan politik terkait paket stimulus baru yang dapat menyebabkan sekitar 14 juta penduduk Amerika Serikat tidak memperoleh uang jaminan pengangguran mereka pada tahun baru mendatang. Laporan tersebut menyatakan, setelah terjadi rebound yang cukup kuat pada tahun 2021, ekonomi AS akan tumbuh di sekitar 1,9 persen secara tahunan sepanjang tahun 2022 hingga 2024, dan akan kian melambat di kisaran 1,6 persen di tahun-tahun setelahnya. Sementara China akan tumbuh di kisaran 5,7 persen hingga tahun 2025, dan tumbuh sekitar 4,5 persen pada tahun 2026 hingga 2030.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

(KOM)

Read More

Bagaimana Bisa? Menteri Trenggono: Pokoknya Kita Bikin KKP Rebound

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebijakan yang akan dihasilkan oleh KKP harus berdampak positif bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Saat ini, Trenggono mengaku sedang memikirkan terobosan kebijakan yang akan bermanfaat besar bagi nelayan.

"Pokoknya kita bikin KKP rebound, dengan tetap memperhatikan kedaulatan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan negara," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (27/12/2020).

Ia berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, yang terletak di pesisir utara Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi nelayan, sekaligus menyerap masukan nelayan.

Usai kunjungan, Trenggono akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan bersih, higienis dan sehat.

Usai berkeliling di Pelabuhan Muara Angke, Trenggono melanjutkan perjalanan ke PPS Nizam Zachman dan meninjau kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan.

Ke depan, dia berjanji akan berkeliling ke sejumlah pesisir di Indonesia untuk menyerap lebih banyak masukan dari para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

"Saya akan pergi terus ke pesisir Indonesia sampai saya memperoleh kebijakan tepat untuk nelayan," ujarnya.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

(KOM)

Read More

Parah! [POPULER MONEY] Kemungkinan Program OKE OCE di Kemenparekraf | Utang Pemerintah Tembus Rp 5.910 Triliun

Ingat program OKE OCE yang digagas Sandiaga Uno?

Program tersebut sempat ia galakkan sewaktu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

Dengan OKE OCE, Sandiaga memberdayakan sejumlah UMKM untuk mengembangkan sejumlah potensi mereka. 

Sekarang, saat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga mempertimbangkan untuk menerapkan lagi program tersebut.

Selain berita soal OKE OCE, ada beberapa berita lainnya yang masuk daftar populer Money Kompas.com, Sabtu (26/12/2020).

Berikut rangkumannya:

1. Jadi Menteri Jokowi, Sandiaga Uno Pikir-pikir Realisasikan OKE OCE

Sandiaga menyatakan akan mendiskusikan dengan jajarannya di Kemenparekraf terkait kemungkinan pengembangan lebih lanjut program OK OCE yang pernah dirintisnya dahulu.

Ia mengaku baru saja memperoleh laporan dari perkumpulan pergerakan OK OCE di lapangan bahwa sebagian besar anggota binaannya bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Fakta itu menjadi potensi besar yang dapat digarap sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak signifikan oleh pandemi Covid-19. 

Berita selengkapnya dapat dibaca di sini.

2. Janji Menteri KP Baru Soal Ekspor Benih Lobster

Presiden Joko Widodo berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, agar regulasi terkait pengelolaan ekspor benih lobster dapat dievaluasi guna memperbaiki kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.

Menanggapi hal itu, Trenggono memastikan akan mengevaluasi kebijakan ekspor itu karena cinta keberlanjutan lingkungan.

Ia berpendapat bahwa bila akibat ekspor benih lobster akan merusak lingkungan maka generasi mendatang bakal tidak memperoleh manfaat.

Trenggono juga menanggapi soal jabatannya di PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang memperoleh izin ekspor benih lobster. 

Bagaimana penjelasannya? Baca selengkapnya di sini.

3. Jiwasraya Beberkan Risiko Bagi Nasabah Penolak Restrukturisasi Polis

Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjelaskan risiko bagi nasabah yang menolak skema restrukturisasi polis yang ditawarkan pemerintah dalam upaya penyelamatan seluruh polis.

Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang, Mahelan Prabantarikso, menjelaskan jika ada nasabah yang tidak setuju atau tidak merespon restrukturisasi, maka polis mereka akan tetap berada di Jiwasraya sebagai piutang bersama aset dan liabilitas yang tidak bersih.

Dalam menawarkan restrukturisasi kepada pemegang polis, perseroan melihat akan ada tiga kemungkinan yang terjadi.

Apa saja? Klik di sini untuk baca selengkapnya.

4. Mengenal Keowneran Tanah HGU dan Aturan Hukumnya

Dalam perselisihan masalah agraria atau pertanahan, istilah hak guna usaha atau HGU seringkali terdengar.

HGU adalah salah satu jenis hak keowneran atas tanah yang diatur oleh negara.

Dikutip dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Jumat (25/12/2020), HGU artinya hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.

Tidak semua orang atau perusahaan dapat memiliki HGU yang diberikan negara. Ada beberapa aturan yang menyertainya.

Namun secara umum, pihak-pihak yang dapat memiliki HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Penjelasan selengkapnya dapat dibaca di sini.

5. Utang Pemerintah Tembus Rp 5.910 Triliun

Posisi utang pemerintah pusat per akhir November 2020 hingga Rp 5.910,64 triliun.

Dikutip dari buku APBN KiTa, Jumat (25/12/2020) rasio utang pemerintah pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 38,13 persen.

Nilai utang tersebut meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut laporan itu, peningkatan nilai utang disebabkan pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional

Klik di sini untuk baca selengkapnya.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

(KOM)

Read More