Cari Tahu, Pemerintah "Titip" Rp 78,8 Triliun di Perbankan, Ini Rinciannya

Pemerintah telah merealisasikan penempatan dana ke perbankan sebesar Rp 71,69 triliun dari alokasi anggaran yang sebesar Rp 78,78 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk penempatan dana di himpunan bank milik negara, realisasinya sudah hingga Rp 47,5 triliun.

Rinciannya, untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 15 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 15 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 7,5 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp 10 triliun.

 

Secara rinci BPD Sumatra Utara Rp 1 triliun, BPD Jambi Rp 300 miliar, BPD Sulawesi Selatan Barat Rp 1 triliun, dan BPD Kalimantan Barat Rp 500 miliar. Hal tersebut terkonfirmasi oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo. "Untuk BPD dengan target leverage dua kali. Adapun besaran suku bunga penempatan dana pemerintah sebesar BI 3 Months Reverse Repo Rate dikurangi 1 persen atau 2,845," jelas Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo kepada wartawan. Dengan demikian, total penempatan dana pemerintah di BPD sudah hingga Rp 14,3 triliun. Secara keseluruhan, total penempatan dana pemerintah di perbankan telah hingga Rp 71,69 triliun.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Read More

Cari Tahu, Tinggal Menghitung Hari, YogyakartaSolo Tersambung KRL

Operasional kereta rel listrik (KRL) untuk menggantikan kereta Prambanan Ekspres yang selama ini melayani rute Yogyakarta-Solo (KRL Jogja-Solo) bahkan hingga Kutoarjo, tinggal menghitung hari.

Dalam waktu dekat, moda transportasi KRL segera dapat dinikmati oleh penumpang di wilayah kerja PT KAI Daerah Operasi 6 atau Daop 6 Yogyakarta.

“Harapannya, akhir Oktober atau awal November sudah dapat dicoba di sini sampai benar-benar sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana yang disiapkan,” kata Senior Manager Kereta Commuter Indonesia (KCI) Wilayah 6 Yogyakarta Dedy Setiawan dilansir dari Antara, Sabtu (3/10/2020).

Dedy mengatakan sejumlah sarana dan prasarana yang terus dipenuhi di antaranya kebutuhan listrik aliran atas, gardu, depo, dan trainset kereta rel listrik yang dibuat di PT INKA.

“Saat ini, kami terus menjalani pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk operasional kereta rel listrik (KRL),” kata dia.

Ia menyebutkan dari kebutuhan 10 trainset, sudah dapat terpenuhi dua rangkaian kereta yang saat ini tengah dalam proses pengujian endurance di Jakarta.

KCI Yogyakarta berharap operasional kereta rel listrik tersebut sudah dapat dilakukan pada awal Januari 2021 atau bahkan diharapkan dapat direalisasikan lebih cepat.

“Tetapi, operasional KRL ini akan dilakukan bertahap yaitu dari Yogyakarta-Klaten terlebih dulu baru kemudian dari Klaten-Solo dan diteruskan hingga ke Kutoarjo. Atau dapat sampai ke Kroya. Harapannya sesuai itu,” kata dia.

Pakai kartu multitrip KRL

Dedy mengatakan standar operasional KRL yang akan dijalankan di Daop VI disesuaikan dengan standar yang sudah dijalankan untuk KRL yang selama ini melayani Jabodetabek.

“Kami pun akan memberikan sentuhan kearifan lokal dengan pelayanan prima untuk seluruh pelanggan kereta," kata dia.

Operasional KRL di wilayah kerja PT KAI Daop 6 Yogyakarta ditandai dengan alih kelola kereta lokal dari Daop 6 yang selama ini menjadi operator Prambanan Ekspres ke PT KAI Commuter.

Direktur Utama KAI Commuter Wiwik Widayanti mengatakan pelayanan KRL di wilayah kerja Daop 6 Yogyakarta akan berbeda dengan pelayanan untuk Prambanan Ekspres, salah satunya untuk pembelian tiket.

“Nanti akan menggunakan kartu multitrip. Selama ada saldonya, maka dapat digunakan untuk naik kereta,” kata dia.

Sistem ini akan mengurangi banyak antrean penumpang. Selain itu, pelayanan waktu tempuh kereta juga diupayakan lebih cepat dengan titik pemberhentian di lebih banyak stasiun sehingga dapat mendukung upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

Saat ini, waktu tempuh Prambanan Ekspres untuk rute Yogyakarta-Solo sekitar 56 menit dengan kecepatan kereta 70-80 kilometer per jam.

“Kami ajukan kecepatan kereta dapat sampai 90 kilometer per jam sehingga waktu tempuh lebih cepat,” kata dia. 

Ia menyebutkan potensi penumpang KRL di Daop 6 Yogyakarta cukup tinggi yang dapat terlihat dari padatnya volume kendaraan di jalan raya Yogyakarta-Solo.

Dengan beroperasinya KRL dari Jogja hingga Solo pada akhir tahun 2020, praktis kereta berbasis listrik ini akan menggantikan operasional KA Prambanan Ekspress atau KA Prameks.

Rangkaian KA Prameks rencananya akan direlokasi ke daerah lain sebagai moda transportasi kereta lokal. Nantinya dengan menggunakan KRL, mobilitas warga sepanjang Jogja-Solo akan lebih meningkat dan meningkatkan roda perekonomian di Yogyakarta dan Solo Raya.

KRL memiliki beberapa keunggulan di antaranya kapasitas angkut yang lebih banyak dan efisiensi operasional karena listrik yang dianggap lebih murah. Headway kedatangan kereta juga dapat ditingkatkan.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Read More

Bagaimana Bisa? Terlalu Banyak Pembangkit, Listrik PLN Oversupply

Banyaknya pembangkit listrik baru yang terbangun, baik milik PT PLN (Persero) juga swasta, membuat pasokan listrik saat ini berlebih atau oversupply. 

Pembangkit-pembangkit listrik baru tersebut merupakan bagian dari program penambahan kapasitas listrik baru hingga 35.000 MW dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Oversupply listrik ini tentunya jadi pemborosan dan membuat kondisi keuangan PLN berdarah-darah. Ini karena PLN tetap harus membayar listrik dari pembangkit sesuai kontrak, akan tetapi listriknya justru oversupply.

Kelebihan listrik PLN dari pembangkit ini terungkap dari surat yang dikirimkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Dilansir dari Antara, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir menyurati Menteri ESDM untuk membantu kinerja PLN.

"Mengenai surat Pak Menteri Erick ke ESDM dan BKPM itu memang benar. Surat Pak Menteri itu bukan berarti bahwa PLN kondisinya parah," ujar Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis malam.

Ia menyampaikan bahwa Menteri Erick Thohir menginginkan agar PLN dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada ketimbang membuat pembangkit baru.

"Yang dilihat Pak Menteri adalah karena PLN sudah oversupply ngapain kalau tidak dimanfaatkan dan juga kalau ada institusi baru apalah namanya itu gak perlu buat pembangkit baru karena sudah oversupply, menarik memanfaatkan yang sudah ada," ucap Arya Sinulingga.

Pembangkit baru jadi beban

Menurut Arya, tujuan surat Menteri BUMN itu untuk memaksimalkan kapasitas PLN yang sudah kelebihan pasokan.

"Jadi enggak ada pemborosan energi, kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru. Ada lagi nanti industri, bikin pembangkit yang baru, sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ucap Arya Sinulingga.

Menurut Arya, ada baiknya kelebihan pasokan listrik PLN itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ketimbang mengizinkan sebuah perusahaan membuat pembangkit listrik baru.

“Jadi enggak ada pemborosan juga, pemborosan energi, kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru, ada lagi nanti industri, bikin pembangkit yang baru, sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata dia.

Berikut surat dari Erick Thohir perihal Dukungan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tertanggal 18 September 2020.

Memperhatikan kondisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PT PLN baik kinerja operasional juga keuangan yang terdampak pandemi Covid-19, kami harapkan dukungan Saudara untuk membantu kinerja PT PLN sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kondisi kelebihan pasokan pembangkit, maka diperlukan upaya peningkatan demand listrik. Kami harapkan dukungan Saudara untuk mendorong pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PT PLN (Persero), antara lain dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.

2. Penyesuaian RUPTL 2020-2029 dengan mempertimbangkan:a. Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah/ sedang dibangun,b. Proyeksi demand,c. Kemampuan pendanaan baik yang bersumber dari APBN juga keuangan PT PLN

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta dukungan Saudara untuk peningkatan kinerja dan layanan PT PLN, kami ucapkan terima kasih.

(Sumber: KOMPAS.com/Akhdi Martin Pratama | Editor: Sakina Rakhma Setiawan)

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Read More

Cari Tahu, Lakukan Hal Ini agar Tidak Konsumtif Selama Pandemi

Belanja online menjadi hal yang dilakukan banyak orang selama pandemi virus corona (Covid-19).  Apalagi ketika beragam promo ditawarkan dengan layanan sekali klik, barang sampai. Namun, di samping itu, tidak sedikit orang yang mengaku menjadi lebih konsumtif dibandingkan sebelum adanya pandemi. Lead Financial Trainer & Founder sekaligus CEO QM Financial Ligwina Hananto menyatakan, ada salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tidak konsumtif selama pandemi, yaitu dengan mencatat semua pengeluaran pokok. "Pengeluaran pokok itu ada 5, yaitu cicilan utang rutin, menabung, investasi, sosial dan lifestyle. Kelima pengeluaran ini harus kita catat berapa banyak duit yang kita spending," ujar Ligwina dalam diskusi virtual di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, kebanyakan masyarakat selalu menyalahkan biaya untuk berbelanja yang membuat perilaku konsumtif terjadi. Padahal tidak selamanya biaya berbelanja lebih besar dikeluarkan, dibandingkan dengan biaya lainnya.

"Padahal biaya belanja itu kenapa dapat besar, karena orang di rumah banyak. Jadi biaya beli beras lebih mahal. Belum lagi biaya listrik dan biaya lain," ucapnya. Untuk itu, lanjut dia, masyarakat perlu menemukan pola dengan cara mendata dan mencatat, keseluruhan biaya pengeluaran yang dikeluarkan dalam sehari.

Lalu,.apabila rincian data sudah dicatat, masyarakat dapat menentukan biaya mana yang harus dikurangi atau pun dilebihkan. 

"Belanja itu boleh, tapi kita harus tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak. Misalnya, beli tanaman, ya enggak masalah karena hobi. Tapi harus dibarengi juga dengan membeli reksa dana yang rutin," ucapnya. Sehingga dengan begitu, kata dia, ketika masyarakat berbelanja untuk kebutuhan yang sebenarnya bukanlah prioritas, dapat seimbang dengan adanya investasi.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Read More