Informasi Seputar Bisnis Indonesia

Senin, 23 November 2020

Tahukah Kamu? Kebutuhan Energi Terus Meningkat, Ini Langkah yang Disiapkan Pemerintah

Tahukah Kamu? Kebutuhan Energi Terus Meningkat, Ini Langkah yang Disiapkan Pemerintah

Pemerintah menyatakan, permintaan energi nasional terus meningkat, seiring kemajuan peradaban, teknologi, gaya hidup dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat bersamaan, pemanfaatan energi di Indonesia saat ini masih mengandalkan energi fosil, baik yang disubsidi juga yang berasal dari impor. Terus meningkatnya permintaan dan impor energi, dapat mengganggu ketahanan pasokan energi nasional. "Ketergantungan kepada energi impor menjadi salah satu tantangan berat pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam seminar virtual, Senin (23/11/2020).

Pelaksanaan Grand Strategi Energi Nasional juga mempertimbangkan kondisi pengembangan energi nasional saat ini. Memperhatikan sumber EBT yang tersedia dan menyesuaikan dengan tren ekonomi EBT. Pemerintah lanjut Arifin, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, yang menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan GRK ditargetkan sebesar 29 persen yang dilakukan dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan Bantuan Internasional. "Sektor energi diharapkan menurunkan emisi sebesar 314-398 juta ton CO2," katanya. Sejumlah regulasi di bidang energi juga telah diterbitkan Pemerintah untuk mendukung penyediaan energi, khususnya yang rendah emisi. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). "Sesuai dengan RUEN, pada tahun 2025 peran EBT dalam bauran energi nasional ditargetkan hingga 23 persen dan diharapkan terus meningkat menjadi 31 persen pada tahun 2050," ucap Arifin.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Cara Reset Canon IP 2770 Paling Mudah

Mengenal Pengertian dan Istilah Syntax Dalam Pemrograman

Share:

Minggu, 22 November 2020

Info Terkini, Pesawat Maut B737 MAX 8 Sudah Boleh Terbang Lagi

Info Terkini, Pesawat Maut B737 MAX 8 Sudah Boleh Terbang Lagi

PESAWAT terbang Boeing B-737 MAX 8 yang telah merengut 346 jiwa, masing masing 189 di Indonesia pada Oktober 2018 dan 157 di Ethiopia pada bulan Maret 2019 sudah dinyatakan aman dan telah diperbolehkan terbang kembali.

Seperti sudah dapat diduga jauh sebelumnya oleh berbagai pihak, FAA (Federal Aviation Administration) akhirnya sampai kepada keputusan untuk memberikan izin pesawat terbang Boeing 737 MAX 8 untuk terbang kembali.

Dari rentang waktu yang diumumkan oleh pihak Boeing pada awalnya “beberapa bulan” untuk memperbaiki produk MAX 8 ternyata kemudian membutuhkan 20 bulan untuk sampai kepada kesepakatan dengan FAA dan EASA memberikan persetujuan bagi pesawat MAX 8 untuk terbang lagi.

Pada awalnya pesawat MAX 8 ini sudah di gadang gadang sebagai sebuah produk unggulan, the best selling plane dari seri B-737 karena performa irit bahan bakarnya yang spektakuler.

Sampai dengan bulan Maret 2019 ketika secara resmi FAA dan sejumlah otoritas penerbangan berbagai negara mengandangkan MAX 8, menyusul 2 kecelakaan fatal di Indonesia dan Ethiopia, pesawat ini sudah diproduksi dan disalurkan keseluruh operator diberbagai negara sebanyak 387 pesawat. Pada saat yang sama pada jalur produksi telah antri sejumlah 395 kerangka pesawat (built unit) menunggu giliran masuk final assembly line untuk penyelesaiannya sampai siap untuk test flight.

FAA, badan otoritas penerbangan Amerika Serikat telah mengumumkan secara resmi pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 untuk mencabut larangan terbang bagi pesawat B-737 MAX 8. FAA merilis B-737 MAX 8 untuk terbang lagi setelah dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan kualitas produk dari pesawat terbang MAX 8.

Beberapa di antaranya yang dilakukan adalah penyempurnaan software sistem kendali pesawat terbang yang berkait dengan MCAS (Maneuvering Characteristic Augmentation Sysytem) yang telah dituduh sebagai penyebab utama dari kedua kecelakaan yang terjadi.

Di sisi lain diberlakukan ketentuan bagi para pilot sebelum menerbangkan MAX 8 untuk melaksanakan training di simulator terlebih dahulu. Paket perbaikan dan penyempurnaan prosedur yang telah dilakukan Boeing terhadap MAX 8 telah dinyatakan oleh FAA sebagai aman dan memuaskan.

Otoritas penerbangan Uni Eropa EASA telah pula menyatakan kepuasannya dengan langkah yang telah diambil oleh FAA dan Boeing. Executive Director EASA dikutip sebagai menyatakan bahwa 737 MAX is safe enough to be certified. Our analysis is showing that this is safe and the level of safety reached is high enough for us.

Intinya adalah bahwa otoritas penerbangan Amerika Serikat dan otoritas penerbangan Uni Eropa sepakat memberikan izin terbang kembali bagi pesawat MAX 8 setelah dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan sistem serta beberapa tambahan prosedur standar.

Kasus pesawat MAX 8 ini menjadi sangat menarik karena telah memunculkan kepermukaan sebuah pertanyaan besar terhadap kredibilitas FAA sebagai otoritas penerbangan terpercaya sepanjang sejarah penerbangan global. Demikian pula menimbulkan tanda tanya besar tentang komitmen pabrik pesawat Boeing yang selama ini sangat dikenal “rigid” pada masalah Aviation Safety.

Kasus pesawat MAX 8 juga telah memakan korban dipecatnya sang CEO Dennis A. Muilenburg, yang dinilai tidak mampu mengatasi krisis yang dihadapi Boeing saat berhadapan dengan masalah 2 kecelakaan pesawatnya yang memakan korban ratusan nyawa dalam rentang waktu 5 bulan.

Krisis terburuk yang dihadapi pabrik raksasa pembuat pesawat terbang sepanjang 103 tahun sejarah keberadaannya yang sangat sukses terutama dalam aspek keselamatan terbang di pasar global.

Sejauh ini masyarakat penerbangan dunia yang pada umumnya selalu berkiblat kepada FAA dan juga kepada Boeing dalam hal keselamatan penerbangan telah terganggu dengan kasus pesawat MAX 8.

Ditambah lagi dengan kenyataan ketika Boeing mengatakan akan dapat menyelesaikannya dalam waktu beberapa bulan saja ternyata baru dapat tuntas selesai setelah 20 bulan lamanya.

Kepercayaan yang goyah terhadap kredibilitas FAA dan Boeing tercermin pula dari belum semua otoritas penerbangan dari negara pengguna pesawat MAX 8 menyatakan persetujuannya dengan keputusan FAA yang telah merilis MAX 8 untuk terbang kembali.

Sementara terdengar kabar dari Kanada, bahwa Menteri Transportasinya Marc Garnean tetap akan meng-grounded pesawat MAX 8 pasca pengumuman FAA yang telah membolehkan MAX 8 untuk terbang lagi.

Dikatakannya bahwa otoritas penerbangan Kanada masih akan menjalani validasi ulang dari perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Boeing bersama dengan FAA terhadap pesawat pembawa petaka MAX 8.

Untuk diketahui pada kecelakaan yang terjadi di Ethiopia terdapat 18 warga negara Kanada yang turut menjadi korban, dengan 1 di antaranya seorang Guru Besar yang sangat dihormati dari Universitas Carleton di Ottawa.

Di Indonesia sendiri pesawat terbang MAX 8 dioperasikan oleh dua Maskapai Penerbangan yaitu Garuda dan Lion Air.

Ketika pesawat MAX 8 Lion Air mengalami kecelakaan fatal , masyarakat penerbangan dunia belum melihat tentang adanya something wrong dari produk pesawat MAX 8. Penyebabnya adalah reputasi dan komitmen Lion Air terhadap keselamatan penerbangan dinilai tidak begitu baik dengan serangkaian kecelakaan yang terjadi sebelumnya.

Ditambah lagi dengan hasil investigasi awal dari KNKT yang menyebutkan beberapa kesalahan telah dilakukan oleh Lion Air pada dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut dan sempat menyebabkan “murka” nya pihak manajemen Lion Air terhadap KNKT.

Keadaan berubah drastis setelah terjadi kecelakaan di Ethiopia dengan pesawat MAX 8. Ketika itulah muncul kecurigaan tentang penyebab yang sama yang terjadi pada kedua kecelakaan tersebut.

Ditemukanlah “sang kambing hitam” bernama MCAS, untuk sementara disimpulkan sebagai faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan. Menjadi lebih parah lagi karena ternyata keberadaan MCAS tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh para pilot dan pihak operator pesawat dalam hal ini maskapai penerbangan pengguna MAX 8.

Rentetan inilah yang kemudian membekali FAA dan Boeing kepada posisi yang sangat sulit untuk menghindar dari kesalahan fatalnya. Walaupun pihak Boeing melalui CEO nya telah memohon maaf kepada seluruh keluarga korban kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia, kiranya hal tersebut sangat sulit untuk dapat memulihkan kepercayaan masyarakat pengguna jasa angkutan udara untuk percaya dan mau bepergian lagi dengan pesawat terbang MAX 8.

Di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui keputusan FAA yang telah mengijinkan MAX 8 untuk terbang kembali berada dalam tangan Direktur Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan RI.

Tidak mudah bagi Dirjen Hubud untuk dapat segera mengambil keputusan, walau FAA dan Boeing sendiri telah menjalani perbaikan dan penyempurnaan pesawat MAX 8 selama 20 bulan sejak kecelakaan terjadi.

Secara tidak langsung dipastikan kepercayaan besar yang selama ini mapan terhadap kredibilitas FAA dan Boeing telah goyah dengan kasus MAX 8. Dibutuhkan masukan dari beberapa orang yang kompeten pada masalah tersebut dan juga penjelasan lengkap dan terperinci secara teknis dari operator pengguna MAX 8 di Indonesia dalam hal ini dari jajaran manajemen Garuda dan Lion Air.

MCAS sendiri yang sering disebut-sebut sebagai penyebab utama terjadinya kedua kecelakaan fatal itu sangat teknis sifatnya untuk dapat dijelaskan kepada orang awam secara populer. Garis besar dari MCAS sebagai penyebab kecelakaan akan ditulis tersendiri pada artikel yang akan datang.

Setidaknya, diketahui pada awal penggunaan pesawat MAX 8 pihak Lion Air telah mengajukan pre simulator training untuk para pilotnya sebelum menerbangkan pesawat baru tersebut akan tetapi ditolak oleh pihak pabrik.

Demikian pula Garuda Indonesia konon telah mengirim (dengan biaya sendiri) para pilotnya untuk menjalani latihan simulator pesawat MAX 8 di luar negeri sebelum mengoperasikan pesawat MAX 8 berlogo Garuda.

Nah dengan perkembangan terakhir dimana FAA dan Boeing telah menyatakan MAX 8 sudah aman untuk terbang lagi, pertanyaan yang muncul adalah, akankah pihak otoritas penerbangan Indonesia akan segera menyetujuinya?

Yang pasti sesuai juga beberapa otoritas penerbangan negara lainnya, kepercayaan yang kukuh selama ini terhadap kredibilitas Boeing dan FAA sudah sangat terganggu. Apabila toh akan disetujui dan diijinkan oleh pemegang kewenangan, pertanyaan berikutnya adalah, masih adakah konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia yang “berani” dan bersedia untuk bepergian dengan menggunakan pesawat MAX 8? Wallahualam bissawab.

 

 

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Mengatasi Whatsapp Business Sering Error dan Diblokir Sendiri

Kenali Berbagai Macam Tipe Data yang Ada di Bahasa Pemrograman

Share:

Sabtu, 21 November 2020

Wow! [POPULER MONEY] PNS Bisa Kaya Raya dengan Cara Ini | Jokowi Tarik Utang Baru Rp 9,1 Triliun

Wow! [POPULER MONEY] PNS Bisa Kaya Raya dengan Cara Ini | Jokowi Tarik Utang Baru Rp 9,1 Triliun

1. Bukan Korupsi, PNS Bisa Kaya Raya dengan Cara Ini

Investasi kini bukan sesuatu yang mewah lagi, yang hanya dapat dilakukan para pengusaha kaya raya. Semua orang punya kesempatan untuk mengembangkan uangnya lewat jalan investasi. Termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sama sesuai karyawan swasta, abdi negara punya gaji tetap setiap bulan. Ditambah pula Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang diterima saban tahun. PNS saat ini getol berinvestasi.

Maklum, investasi kini sudah murah meriah. Pun ada yang dijual ketengan atau ritel, sesuai obligasi ritel Indonesia (ORI), sukuk ritel (sukri), reksadana, dan lainnya.

PNS juga berhak kaya melalui cara yang benar. Tidak melulu mengandalkan gaji. Kalau sudah pensiun, uang tetap mengalir ke kantor di luar gaji pensiunan dari pemerintah setiap bulan.

Simak selengkapnya di sini

2. Jokowi Tarik Utang Baru Rp 9,1 Triliun dari Jerman

Pemerintah Jerman lewat Kedutaan Besar Republik Federal Jerman mengumumkan penandatanganan kesepakatan utang senilai 550 juta Euro. Pemerintah Indonesia pun resmi mengikat pinjaman bilateral yang besarannya setara dengan Rp 9,1 triliun.

Perjanjian itu ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman (KfW) di Frankurt, Jerman dan di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Perjanjian pinjaman senilai 550 juta Euro telah ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman KfW di Frankfurt dan di Kementerian Keuangan di Jakarta, menyesuaikan dengan kondisi pandemi," tulis Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia di akun Twitter resmi Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia dikutip Sabtu (21/11/2020).

Sementara itu di halaman Facebook akun resmi Kedutaan Besar Jerman, penarikan utang dari pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam rangka program Covid-19 Active Response and Expenditure Support atau CARES.

Baca selengkapnya di sini

3. Perusahaan Logistik REX Buka Lowongan Bagi Lulusan Minimal SMA hingga S1

Salah satu perusahaan layanan jasa pengiriman dokumen dan paket yaitu PT Royal Express Indonesia (REX) membuka banyak lowongan untuk lulusan minimal SMA hingga Sarjana (S1) dari berbagai jurusan.

Mengutip dari situs resminya, Jumat (20/11/2020), adapun posisi yang dibutuhkan adalah Marketing e-commerce, Marketing Development Agen, Admin Finance, Kurir Truk hingga Data Entry.

Persyaratannya berbeda-beda setiap posisinya. Misalnya saja, untuk posisi Marketing e-commerce memiliki pendidikan minimal SMA/SMK, memahami proses transaksi jual-beli di platform e-commerce Tokopedia dan dapat menggunakan internet, komputer hingga office.

Lalu untuk posisi Sales/Marketing dikhususkan untuk lulusan minimal Diploma (D3), memiliki usia maksimal 30 tahun, memiliki pengalaman sebagai sales di bidang retail, logistics atau kurir minimal 1 tahun, dan memiliki jaringan yang luas dalam bidang retail, logistics atau kurir.

Selengkapnya baca di sini

4. Cara Cek Nama Penerima BLT Guru Honorer

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), Prof Ainun Na'im, mengatakan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji para guru/ dosen dan tenaga kependidikan honorer mulai dicairkan pada November dan Desember 2020.

"Pencairan BSU ( BLT guru honorer) sudah mulai dapat dilakukan sekarang, pada November dan Desember nanti," kata dia dilansir dari Antara, Sabtu (21/11/2020).

Ia mengatakan bahwa pencairan BLT bantuan subsidi upah yang diberikan kepada guru, dosen dan tenaga pendidikan honorer yakni sebesar Rp 1,8 juta dan diberikan hanya satu tahap.

Ia menambahkan para penerima akan memperoleh kesempatan hingga 30 Juni 2021 untuk mengaktifkan rekening dan mencairkannya.

Selengkapnya simak di sini

5. Dalam 2 Minggu, Jokowi Tambah Utang Bilateral RI Rp 24,5 Triliun

Pemerintah Indonesia menarik utang luar negeri dalam jumlah cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Total utang baru Indonesia bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun.

Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun.

Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.

Simak rincian utang bilateral Indonesia yang dilakukan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir di sini

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Cara Reset Canon IP 2770 Paling Mudah

Mengenal Pengertian dan Istilah Syntax Dalam Pemrograman

Share:

Jumat, 20 November 2020

Paling Baru, Jokowi Tarik Utang Baru Rp 9,1 Triliun dari Jerman

Paling Baru, Jokowi Tarik Utang Baru Rp 9,1 Triliun dari Jerman

Pemerintah Jerman lewat Kedutaan Besar Republik Federal Jerman mengumumkan penandatanganan kesepakatan utang senilai 550 juta Euro. Pemerintah Indonesia pun resmi mengikat pinjaman bilateral yang besarannya setara dengan Rp 9,1 triliun.

Perjanjian itu ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman (KfW) di Frankurt, Jerman dan di Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Perjanjian pinjaman senilai 550 juta Euro telah ditandatangani secara terpisah di kantor Bank Pembangunan Jerman KfW di Frankfurt dan di Kementerian Keuangan di Jakarta, menyesuaikan dengan kondisi pandemi," tulis Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia di akun Twitter resmi Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia dikutip Sabtu (21/11/2020).

Sementara itu di halaman Facebook akun resmi Kedutaan Besar Jerman, penarikan utang dari pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam rangka program Covid-19 Active Response and Expenditure Support atau CARES.

Program CARES sendiri merupakan program penanganan virus corona dengan berbagai kegiatan sesuai penyediaan alat medis, peningkatan ekonomi, dan bantuan terarah untuk kelompok rentan.

Selain untuk penanganan Covid-19, utang baru dari Jerman tersebut digunakan pemerintah Indonesia untuk pembangunan rumah sakit pendidikan di Makassar dan Malang.

Lantaran adanya pandemi Covid-19, kesepakatan penandatanganan utang dilakukan lewat jarak jauh (virtual) baik di kantor KfW di Jerman juga kantor Kementerian Keuangan di Jakarta.

Indonesia diwakili oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman di kantor Kemenkeu dan Kepala Bagian Sustainable Economic Development East dan South East Asia KfW, Florian Sekinger.

Utang dari Australia

Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga menerima pinjaman dari Pemerintah Australia dengan nilai hingga 1,5 miliar dollar Australia. Angka tersebut setara dengan Rp 15,45 triliun.

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa pandemi virus corona atau Covid-19.

"Bantuan ini merefleksikan situasi yang harus kita hadapi bersama. Selain itu, juga berkaitan dengan reputasi Indonesia terkait dengan manajemen fiskal," ujar dia dalam konferensi pers bersama dengan Pemerintah Indonesia secara virtual, Kamis (12/11/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman dari Pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang bari pemerintah untuk menjalani manufer kebijakan dalam penanganan pandemi.

Di sisi lain juga mengurangi risiko beban fiskal lantaran keuangan negara dihadapkan pada defisit yang kian melebar, yakni di kisaran 6,34 persen hingga akhir tahun.

"Dengan ini, kami tidak hanya dapat membantu masyarakat, menangani Covid-19, membantu pelaku usaha, UMKM, akan tetapi juga yang terpenting menjaga keamanan dan keberlanjutan fiskal," ujar dia.

Dia pun menjelaskan, pinjaman tersebut harus dilunasi kembali kepada Pemerintah Australia dalam jangka waktu 15 tahun.

Menurut Sri Mulyani, pinjaman dari Pemerintah Australia itu mendukung program yang dipimpin oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), yakni Covid-19 Active Response and Expenditure Program.

"Pinjaman tersebut dibangun di atas hubungan ekonomi kami yang berharga dan catatan kerja sama bilateral yang kuat. Australia dan Indonesia adalah tetangga, sahabat, dan mitra strategis komprehensif, dan kami berkomitmen untuk saling mendukung melalui krisis ini," ujar dia.

Menuai kritik

Kebijakan menarik utang luar negeri pemerintah Presiden Jokowi untuk mengatasi corona ini menuai banyak kritikan lantaran beban utang Indonesia saat ini dinilai sudah cukup tinggi.

Kritik salah satunya datang dari mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Rizal Ramli. Ia menyebut, pemerintah dinilai keliru jika terus menambah utang luar negeri.

"Terbitkan surat utang (bonds) bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus ngutang lagi. Makin parah," tulis Rizal Ramli di akun Twitter pribadinya.

Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia di Era Presiden Jokowi tersebut berujar, Indonesia mulai kembali menumpuk utang dari pinjaman bilateral setelah sebelumnya banyak menarik utang dari obligasi.

"Makanya mulai ganti stratetegi jadi 'pengemis utang bilateral' dari satu negara ke negara lain,, itu pun dapatnya recehan wajah menyeringai itu yang bikin shock," ucap Rizal Ramli.

Aktifkan Notifikasimu

Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya

Aktifkan

Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini

Kenapa Wallpaper Ponsel Gelap Sangat Direkomendasikan?? Bisa Menghemat Baterai!

Contoh Penerapan Algoritma Enkripsi AES di Pemrograman PHP

Share:

Advertisement

BTemplates.com

Blog Archive