Pemerintah menyatakan, permintaan energi nasional terus meningkat, seiring kemajuan peradaban, teknologi, gaya hidup dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat bersamaan, pemanfaatan energi di Indonesia saat ini masih mengandalkan energi fosil, baik yang disubsidi juga yang berasal dari impor. Terus meningkatnya permintaan dan impor energi, dapat mengganggu ketahanan pasokan energi nasional. "Ketergantungan kepada energi impor menjadi salah satu tantangan berat pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam seminar virtual, Senin (23/11/2020).
Pelaksanaan Grand Strategi Energi Nasional juga mempertimbangkan kondisi pengembangan energi nasional saat ini. Memperhatikan sumber EBT yang tersedia dan menyesuaikan dengan tren ekonomi EBT. Pemerintah lanjut Arifin, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, yang menargetkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan GRK ditargetkan sebesar 29 persen yang dilakukan dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan Bantuan Internasional. "Sektor energi diharapkan menurunkan emisi sebesar 314-398 juta ton CO2," katanya. Sejumlah regulasi di bidang energi juga telah diterbitkan Pemerintah untuk mendukung penyediaan energi, khususnya yang rendah emisi. Regulasi tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). "Sesuai dengan RUEN, pada tahun 2025 peran EBT dalam bauran energi nasional ditargetkan hingga 23 persen dan diharapkan terus meningkat menjadi 31 persen pada tahun 2050," ucap Arifin.
Aktifkan Notifikasimu
Jadilah yang pertama menerima update berita penting, topik menarik, dan informasi lainnya
Aktifkan
Belum berhasil mengaktifkan notifikasi Kompas.com? Klik di sini
0 komentar:
Posting Komentar